Pengadaan Joint Strike Fighter untuk TNI Kotabumi Dalam kondisi tersebut, kabinet menjadi demisioner dan lebih banyak berkonsentrasi menyiapkan pemilu berikutnya. Tetapi kali ini, tuntutan pihak oposisi agar kabinet demisioner berhasil ditepis oleh PM Balkenende dengan strategi rompkabinet atau kabinet dengan dukungan minoritas di parlemen tetapi dengan mandat penuh. Keberhasilan ini berkat mediasi oleh Ruud Lubbers, politisi senior CDA yang juga mantan Komisaris Tinggi UNHCR, sehingga melahirkan Kabinet Balkenende III. Kali ini, kabinet hanya diisi oleh CDA dan VVD, tanpa mitra yang lain. Praktis konstelasi Kabinet Balkenende III tidak jauh berbeda dari kabinet sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada 2 posisi menteri dan 1 jabatan deputi menteri yang ditinggalkan D66, yang diganti oleh 1 menteri dari CDA, 1 menteri dan 1 deputi menteri oleh politisi VVD. Pemilu disepakati untuk diadakan tanggal 22 November 2006. Lubbers mengingatkan agar kabinet yang baru untuk lebih bisa menahan diri. Wanti-wanti Lubbers itu wajar karena tanpa dukungan mayoritas di parlemen, Kabinet Balkenende III akan sulit mengambil kebijakan atau membahas isu-isu yang berpotensi tidak didukung oleh partai oposisi. Di balik keengganan PM Balkenende yang alih-alih mendemisionerkan kabinetnya tetapi malah segera membentuk rompkabinet, setidaknya terdapat 2 alasan utama. Pertama, Kabinet Balkenende III yang fungsional harus menyusun APBN 2007 (Prinsjesdag), September 2006. Hal itu berkaitan dengan trend perbaikan ekonomi Belanda pasca pemilu 2002 yang berhasil dibangun oleh Kabinet Balkenende sebelumnya. Masuk akal kalau pihak berkuasa keberatan melepaskan begitu saja masa panen ekonomi tersebut. Kedua, terbentuknya Kabinet Balkenende III berhasil memundurkan jadwal pemilu 2 bulan dari kelaziman sehingga tersedia cukup waktu bagi partai berkuasa untuk mempertahankan atau menambah perolehan suara mereka dalam pemilu. Mengapa? Karena menurut jajak pendapat dan hasil pemilu tingkat daerah beberapa bulan yang lalu, Partai Buruh (PvdA) yang saat ini menjadi oposisi diperkirakan bisa memperoleh suara terbanyak jika pemilu dipercepat. Andaikan PvdA dan koalisi kiri yang berkuasa, ada potensi mereka mengubah kebijakan yang selama ini diambil oleh koalisi CDA dan VVD seperti pengiriman misi keamanan dan rekonstruksi ke Uruzgan di Afghanistan yang disetujui secara mayoritas di parlemen 2 Februari 2006, atau pengadaan Joint Strike Fighter di mana Belanda juga terlibat dalam proyek pengembangan dan menominasi pesawat tempur canggih tersebut untuk menggantikan armada F-16 angkatan udaranya. Bagi Indonesia, dampak langsung dari kejatuhan Kabinet Balkenende II adalah pembatalan misi Deputi Menteri Bidang Pendidikan, Budaya dan Sains, Medy van der Laan dari D66 yang baru saja menginjakkan kaki di Jakarta membawa delegasi pejabat dan wakil berbagai lembaga budaya Belanda yang sedang berkunjung ke Indonesia. Karena Jum’at, 30 Juni 2006 seluruh penerbangan ke Belanda penuh, baru keesokan harinya Van der Laan bisa pulang. Selain itu, diperkirakan tidak ada dampak yang serius terhadap hubungan Indonesia-Belanda yang saat ini semakin membaik. Invasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak telah meneteskan airmata keprihatinan warga dunia. Tetesan darah dan air mata yang menyayat hati terus mengalir mengiringi ambisi pihak-pihak yang tengah bertikai. Warga dunia pun mulai merasakan dampak invasi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Ironisnya, ketika sebagian besar warga dunia mengecam agresi militer AS karena telah menyentuh nilai ketidakadilan, mereka tidak bisa melawan ketidakadilan tersebut, selain hanya melakukan tekanan moral. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki otoritas untuk menegakkan keadilan (atau sekedar menghentikan perang) tidak dapat berbuat banyak. Apa yang sesungguhnya tengah terjadi pada warga dunia (para penentang pasif) yang mayoritas itu ? Kenapa ketika kesewenang-wenangan Amerika Serikat dan sekutunya telah menyentuh rasa keadilan, mereka tidak berani menentangnya secara tegas ?
7 years ago